JakartaBicara, Banyuwangi – Hasil Audensi saat aksi unjuk rasa yang digelar oleh LPBI-INVESTIGATOR dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dari 2 Desa yakni Desa Bengkak dan Desa Alasbuluh didapati fakta yang sangat mencengangkan, senin (15/8/2022).
Pasalnya, ada peristiwa penyetoran uang hasil panen kapuk dilahan KLHK tahun 2021 oleh Ketua Kelompok Tani yang di bayarkan kepada pejabat Camat Wongsorejo saat itu, yakni Dra. Sulistyowati,M.M. namun anehnya tanpa diberikan tanda terima penerimaan pembayaran tersebut.
Menurut Ketua GAIB, Eko Wijono menyampaikan, “Saat penyetoran uang hasil panen kapuk tahun 2021 yang telah di bayarkan kepada pejabat Camat Wongsorejo Dra. Sulistyowati, M.M. saat itu tahun 2021, jumlah pembayarannya hampir 100 juta terang dua orang ketua kelompok tani saat diundang hadirkan dalam audiensi tertutup di kantor kecamatan Wongsorejo pada (Senin,15 Agustus 2022,” Ucap Eko Wijiono menirukan keterangan Ketua Kelompok Tani.
Lanjut Eko, “Hal tersebut merupakan kualifikasi Tindak Pidana Korupsi, maka dari itu saya selaku Ketua Gerakan Aktivis Indonesia Bersatu (GAIB) akan bersikap dengan melaporkan adanya Peristiwa hukum penyalahgunaan kewenangan yang diduga melibatkan Kepala Desa Alasbuluh Abu Sholeh Said dan Kepala Desa Bengkak H. Mustain, pasalnya kedua pemimpin desa tersebut telah menerima uang hasil pengelolaan aset berupa penjualan buah kapuk yang dipanen diatas tanah Barang Milik Negara (BMN) milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Afdeling Sidomulyo,” Terangnya.
“Saya kira deliknya sudah jelas dan ada alat bukti yang cukup, bahkan saat audiensi semuanya yang hadir juga menyaksikan dengan merekam suara dan video apa yang dijelaskan secara gamblang oleh perwakilan kelompok tani selaku orang yang ada dalam peristiwa tersebut,” Tutup Eko setelah acara Audensi di Kantor Kecamatan Wongsorejo.
(Yanto/ dkk)