MediaSuaraMabes, Tarakan — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kedaulatan digital nasional melalui langkah konkret di wilayah terdepan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Internet dan Keamanan Siber di Tarakan, Kalimantan Utara wilayah strategis yang menjadi gerbang digital Indonesia di perbatasan utara.
Rapat penting ini dipimpin oleh Marsda TNI Eko Dono Indarto selaku Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga teknis, Kemenkomdigi, BSSN, BAKTI Komdigi, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dari sektor telekomunikasi (APJII, ATSI, APJATEL, ASPIMTEL, dan operator telekomunikasi nasional).
Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam menyoroti urgensi percepatan transformasi digital di wilayah Kalimantan Utara yang masih terkendala keterbatasan akses internet, pasokan listrik untuk Base Transceiver Station (BTS), serta belum optimalnya kesiapan sistem keamanan siber di tingkat daerah. Deputi menegaskan bahwa “Bapak Menko Polkam memberikan perhatian khusus terhadap konektivitas digital di Kalimantan Utara. Sinkronisasi program antara pusat dan daerah menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih dan intervensi kebijakan dapat tepat sasaran.”
Sejumlah isu strategis mengemuka: usulan perluasan layanan internet oleh BAKTI, kebutuhan evaluasi kebijakan moratorium menara telekomunikasi oleh Komdigi, serta percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota oleh BSSN. Pemerintah daerah turut menekankan pentingnya penguatan literasi siber serta peningkatan kapasitas SDM guna menghadapi eskalasi ancaman digital.
Dalam rapat tersebut disepakati tiga langkah prioritas nasional yang akan segera diakselerasi, yakni mempercepat revolusi infrastruktur digital dan kelistrikan untuk menjangkau hingga ke desa-desa terpencil, membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap serangan siber di wilayah rawan, serta membangun orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan transformasi digital yang inklusif, aman, dan berdaulat.
Langkah ini merupakan bagian dari grand strategy Kemenko Polkam dalam mengawal arah kebijakan digital nasional, sekaligus memperkuat pertahanan non-militer melalui ruang siber. Kalimantan Utara kini diposisikan bukan hanya sebagai wilayah perbatasan fisik, tetapi juga sebagai benteng siber strategis dalam menghadapi dinamika ancaman digital global.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan terintegrasi, pemerintah menargetkan Kalimantan Utara sebagai model akselerasi transformasi digital dan pertahanan siber di kawasan perbatasan Indonesia. Ini bukan sekadar agenda pembangunan, tetapi panggilan sejarah untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah Indonesia terhubung, terlindungi, dan berdaya dalam era digital.