MediaSuaraMabes, Banda Aceh — Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Media Suara Mabes Provinsi Aceh, Hanafiah, angkat bicara terkait kondisi dunia pendidikan di Kota Banda Aceh. Ia menilai, sejumlah persoalan yang dirasakan tenaga pendidik perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh, terutama terkait tata kelola dan profesionalitas di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurut Hanafiah, citra pelayanan di sektor pendidikan dinilai kerap terlihat baik di ruang formal, namun dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Ia mempertanyakan adanya informasi penilaian kinerja yang disebut bernilai “C” dan meminta kejelasan langkah pembenahan dari pimpinan daerah.
“Kalau memang ada persoalan di dinas pendidikan, harus dibuka dan dibenahi. Jangan sampai yang terlihat hanya pencitraan, sementara guru-guru merasakan hal berbeda,” ujar Hanafiah, Sabtu (8/2/2026).
Hanafiah juga menyoroti masih banyaknya pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah yang sudah lama menjabat namun belum ada kepastian pelantikan definitif. Ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas manajemen sekolah dan kualitas pelayanan pendidikan.
Selain itu, ia turut menyinggung dugaan persoalan ketidaksesuaian penempatan tenaga pendidik, termasuk adanya guru mengajar tidak sesuai bidang keahlian atau jurusan, yang menurutnya dapat memengaruhi mutu pembelajaran.
Tidak hanya aspek manajerial, Hanafiah juga menyoroti isu kesejahteraan yang disebut dikeluhkan sebagian guru. Ia menyampaikan adanya informasi terkait:
-
TPK 13 yang disebut sudah diamprah pada bulan ke-7 namun belum cair hingga saat ini, dan
-
THR sertifikasi 13 yang menurut informasi belum diterima guru di Banda Aceh, sementara di wilayah lain seperti Aceh Besar disebut telah cair.
Atas kondisi itu, Hanafiah meminta Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan evaluasi menyeluruh dan menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait mekanisme pencairan hak guru serta kebijakan penataan jabatan dan tenaga pendidik.
Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah dan instansi terkait mengambil langkah konkret agar masalah tidak berlarut-larut dan menimbulkan penurunan kepercayaan terhadap tata kelola pendidikan.
“Kalau pemerintah kota diam dan tidak ada gebrakan perbaikan, jangan sampai menyesal. Pendidikan ini menyangkut masa depan. Guru jangan terus dibuat menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh maupun Pemerintah Kota Banda Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Hanafiah, termasuk soal status Plt kepala sekolah, penataan guru, serta informasi pencairan TPK dan THR sertifikasi. Redaksi masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak terkait untuk keberimbangan informasi.
(Hanafiah)