MediaSuaraMabes | Manggar – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Pemkab Beltim) menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hibah dengan nilai perolehan mencapai Rp4.865.178.500 tersebut diharapkan dapat memperjelas pengelolaan aset sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Pekerjaan Umum, dengan Pemkab Beltim di Ruang Kerja Bupati Beltim, Jumat (13/11/2026).
BAST ditandatangani Kepala BPBPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mochamad Syukron Fikri bersama Bupati Beltim, Kamarudin Muten. Penandatanganan tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Beltim, Erna Kunondo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ester Rumata, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRP2RKP) Lukman, Kabid Aset BPKPD Yudi Purwanto, serta Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Beltim, Ilannur Fitri.
Adapun objek hibah berupa 14 BMN dalam bentuk infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan dengan total nilai perolehan sebesar Rp4.865.178.500 atau sekitar Rp4,86 miliar.
Melalui penyerahan tersebut, tanggung jawab pengelolaan aset beralih kepada Pemkab Beltim. Pemkab selanjutnya berkewajiban melakukan penatausahaan, pencatatan, pelaporan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengoperasian aset sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara itu, pihak Kementerian PU berkewajiban menyerahkan dokumen kepemilikan dan perolehan aset, menghapusnya dari daftar barang pengguna, serta menjamin objek hibah dari permasalahan hukum yang berkaitan dengan aset tersebut.
Kepala BPBPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mochamad Syukron Fikri mengungkapkan bahwa aset yang diserahkan merupakan infrastruktur lama, seperti jalan lingkungan atau jalan kampung serta gorong-gorong.
Aset tersebut sebagian berasal dari pembangunan pada periode sebelum 2007, termasuk aset yang sebelumnya berada dalam pengelolaan unit kerja bidang permukiman sebelum terbentuknya balai.
“Ini aset-aset lama, seperti jalan kampung dan gorong-gorong. Ada yang berasal dari 2007, 2005, bahkan 2004. Aset-aset ini sudah ada sebelum terbentuknya balai,” ungkap Fikri.
Menurutnya, proses serah terima dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap aset-aset lama yang selama ini masih tercatat dalam administrasi pemerintah pusat. Dengan penyerahan kepada Pemkab Beltim, aset tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagaimana mestinya.
Fikri mengatakan proses pendataan dan penertiban aset infrastruktur lama masih terus berlangsung. Sebab, keberadaan aset yang dibangun dalam periode berbeda membutuhkan pemeriksaan lebih rinci, termasuk memastikan lokasi dan kondisi fisiknya.
BPBPK juga terus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset di lingkungan Pemkab Beltim agar proses administrasi dan serah terima dapat dilanjutkan terhadap aset-aset lain yang memenuhi ketentuan.
“Masih banyak pendataan aset yang harus dilakukan. Karena aset-aset ini berasal dari tahun-tahun lama, lokasinya harus dicek satu per satu dan lebih detail. Ini masih berproses bersama teman-teman bagian aset di pemerintah daerah,” kata Fikri.
Fikri berharap proses penyerahan aset dapat terus berlanjut sehingga infrastruktur yang telah tercatat dan diserahterimakan kepada Pemkab Beltim dapat dikelola secara lebih optimal.
Dengan kejelasan status kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan pemeliharaan maupun merencanakan pembangunan infrastruktur lanjutan.