Jakarta Bicara Pendidikan Diduga Kepala Sekolah SMKN 1 Pugung Abaikan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Terkait Surat Keterangan Ticak Mampu

Diduga Kepala Sekolah SMKN 1 Pugung Abaikan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Terkait Surat Keterangan Ticak Mampu

JakartaBicara, Tanggamus – Pihak SMKN 1 Pugung diduga melakukan pungli dengan berkedok musyawarah komite dalam hal Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan (Komite) TA 2019/2020 dan TA 2021/2021.

Dimana pada masa pandemi Covid 19, adanya indikasi pungli tersebut ketika salah satu alumni SMKN 1 Pugung meminta pewarta media ini menemani mengambil ijasah yang konon di tahan pihak sekolah karena belum melunasi Uang Dana KOMITE.

Didampingi orang tuanya mengatakan kepada awak media ini bahwa ijasahnya tertahan atau belum bisa diambil di SMKN tersebut karena belum melunasi kewajiban bayar iuran komite hanya sebesar Rp 450.000,-.

Keesokan harinya bersama pewarta media ini, alumni dan orang tuanya ketika akan mengambil ijasahnya harus menandatangani pernyataan diatas materai bahwa Ijasah tersebut diberikan oleh pihak sekolah dengan status pinjaman karena belum melunasi dana Komite.

Kepala sekolah SMKN 1 Pugung yang di konfirmasi, pembayaran dana komite oleh siswa mekanismenya sudah tepat, diakuinya bahwa betul surat edaran dari disdik tentang larangan menerima sumbangan dari siswa tapi pergub no 61 juga membolehkan menerima sumbangan.

Keterangan Aprial berbanding terbalik Permendikbud No. 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, pasal 1 butir 5 “.

Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/wali siswa baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan…” dimana pada prakteknya siswa kelas X TA. 2019/2020 dipatok Rp 3.250.000,-/siswa dan TA. 2020/2021 dipatok Rp 2.400.000,-.

Lebih mirisnya lagi Disdik Lampung pada tahun 2020 telah mengeluarkan surat edaran No. 420/ 1067/ V.01/DP.2/2020 butir 1 ”

Diminta kepada saudara untuk menginstruksikan kepada SMA/SMK SLB Negri dan swasta se provinsi Lampung penerima Bos regular dan BOSDA untuk tidak melakukan penarikan SPP dan sumbangan lainnya terhadap orang tua wali peserta didik dalam masa penyebaran covid 19,

Kalau pun Pergub 61 membolehkan kemudian hari, harus dipahami juga bahwa jarak waktu surat edaran disdik hingga terbitnya Pergub 61 berkisar 8 (delapan) bulan artinya sudah semestinya pihak sekolah mengembalikan uang alumni sebesar Rp 1.811.000,- terlebih alumni bersangkutan mengantongi surat keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa mereka, ya harus dipulangkan sejumlah uang alumni bersangkutan selama ini. (Dewa/red)

0 Likes

Author: admin