MediaSuaraMabes, Sukabumi – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2025 di Hotel Santika Premiere Hills Resort, Cibadak,
Agenda strategis ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi proses pengawasan Pemilu 2024 sekaligus menyiapkan langkah konkret menghadapi Pilkada serentak 2025.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Faisal Rifa’i, menegaskan bahwa pengawasan pemilu bukan sekadar aspek teknis, tetapi menyangkut penjagaan marwah demokrasi.
“Melalui forum ini, kita ingin mengidentifikasi tantangan, mencari solusi, sekaligus memperkuat sinergi antar pengawas agar pengawasan ke depan lebih efektif, transparan, dan mampu mencegah pelanggaran,” ujarnya.
Faisal menambahkan, penguatan kelembagaan menjadi kunci utama agar Bawaslu tetap dipercaya publik.
“Bawaslu harus hadir sebagai lembaga yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan kepastian hukum. Karena itu, kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi strategi penting dalam mengawal demokrasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Nuryama, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Bawaslu RI dengan Komisi II DPR RI, yang diturunkan hingga tingkat kabupaten/kota.
“Kegiatan ini bukan hanya evaluasi, tetapi juga sarana untuk menyerap masukan masyarakat terkait pengawasan Pemilu dan Pilkada. Masukan ini akan menjadi bahan pembahasan bersama Komisi II DPR RI, termasuk soal revisi regulasi pemilu,” jelasnya.
Nuryama juga menyinggung tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135, serta isu krusial dalam rekrutmen partai politik dan penguatan pelembagaan penyelenggara pemilu.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten dan Kota Sukabumi, mulai dari jajaran Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, hingga berbagai kepala dinas. Hadir pula tokoh organisasi masyarakat, pemuda, hingga perwakilan ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Fatayat, Aisyiyah, hingga Syarikat Islam.
Meski undangan dibatasi hanya 60 orang karena keterbatasan anggaran, Bawaslu menekankan bahwa peserta yang hadir mewakili berbagai organisasi strategis. Mereka diharapkan dapat menyebarluaskan informasi dan hasil diskusi kepada masyarakat luas.
Bawaslu Kabupaten Sukabumi berharap forum ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi melahirkan rekomendasi tajam untuk memperkuat pengawasan Pilkada 2025.
“Evaluasi ini bukan sekadar refleksi, tapi pijakan untuk memastikan Pilkada 2025 berjalan jujur, adil, dan bermartabat,” tutup Faisal.
Reporter :Rio Julianto