MediaSuaraMabes, Mempawah – Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu kembali menggelar aksi lanjutan Jilid 2 di halaman Kantor DPRD Mempawah pada sore hari ini. Namun sayangnya, seluruh anggota DPRD Mempawah sama sekali tidak hadir. Padahal pada aksi Jilid 1, aliansi telah menyampaikan bahwa kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Bahkan pimpinan DPRD mendengar sendiri pernyataan tersebut.
Koordinator Lapangan, Muslim, dengan tegas menyayangkan sikap DPRD Mempawah yang bukan hanya tidak menandatangani tuntutan pada Jilid 1—tetapi juga memilih menghindar total pada Jilid 2. Dalam Jilid 1 sekalipun, yang hadir hanyalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, namun mereka tidak mau membubuhkan tanda tangan, bahkan bergegas meninggalkan lokasi tanpa membawa ataupun meninggalkan dokumen tuntutan rakyat.
Muslim menegaskan bahwa ketidakhadiran DPRD Mempawah kali ini adalah bentuk nyata bahwa lembaga perwakilan rakyat telah gagal menunjukkan keberanian dan tanggung jawab moral di hadapan masyarakat.
“DPRD tidak hadir, bupati juga tidak hadir. Padahal dalam surat aksi kami sudah jelas meminta kehadiran Bupati Mempawah. Pada Jilid 1 pun bupati tidak muncul. Sampai kapan mereka lari dari rakyat? Sampai kapan pejabat-pejabat ini bersembunyi di balik jabatan tanpa berani berdiri di depan publik?” tegas Muslim dalam orasinya.
Lebih lanjut, aliansi menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, tetapi perlawanan terhadap praktik pemerintahan yang tidak transparan dan tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat. Terutama terkait tuntutan pembatalan anggaran pembangunan Rumah Dinas Bupati yang dinilai tidak memiliki urgensi di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
“Muslim Juga Menambahkan Jika DPRD dan Bupati memilih menghilang hari ini, maka hari Senin, 8 Desember 2025, tidak ada ruang lagi untuk mereka bersembunyi. Aksi Jilid 3 akan kami gelar langsung di Kantor Bupati Mempawah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk hadir, karena perjuangan ini bukan milik mahasiswa saja, tapi milik seluruh rakyat yang muak dengan arogansi kekuasaan rakyat.”
Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut sampai pemerintah daerah menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, dan bersedia membatalkan anggaran yang tidak pro-rakyat tersebut.
“Kami tidak akan berhenti. Jika mereka terus lari, rakyat akan terus mengejar,” tutup Muslim.
Sumber: Muslim Ketua IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Mempawah
(Editor: Hepni Jaya Kusuma)