MediaSuaraMabes | Banten – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Provinsi Banten menggelar audiensi strategis dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten pada Kamis (27/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol Provinsi Banten tersebut membahas sinergi program kerja, pelaporan kepengurusan, serta peluang kolaborasi dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten.
Rombongan DPD PBB Provinsi Banten dipimpin langsung oleh Ketua DPD PBB Banten, Todo Nainggolan, bersama jajaran Badan Pengurus Harian (BPH). Rombongan disambut oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, S.IP., M.Si., beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Todo Nainggolan menyampaikan dua agenda utama. Pertama, memperkenalkan jajaran pengurus baru DPD PBB Provinsi Banten yang baru saja dilantik sekaligus melaporkan perkembangan basis keanggotaan.
Kedua, DPD PBB Banten meminta arahan strategis dari Kesbangpol terkait prosedur pelaksanaan kegiatan organisasi, termasuk peluang memperoleh fasilitas dana hibah atau bantuan kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan DPD PBB bisa berkontribusi secara nyata membantu pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat Banten, khususnya bagi para anggota PBB,” jelas Todo.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kesbangpol Provinsi Banten menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf karena baru dapat memfasilitasi pertemuan secara tatap muka.
Terkait dukungan anggaran, Novriyadi menjelaskan bahwa tenggat waktu pengajuan dana hibah untuk APBD 2026 telah berakhir pada Juni 2026. Meski demikian, pemerintah masih membuka ruang bagi DPD PBB untuk mengajukan rancangan program kerja untuk tahun 2027 agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2027–2028.
Sebagai langkah konkret, Kesbangpol mengarahkan DPD PBB Banten untuk mulai memfokuskan rancangan program kerja pada sektor ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan.
Untuk merealisasikan target tersebut, DPD PBB juga didorong agar proaktif menjalin kemitraan lintas sektoral dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten.
Dengan adanya peluang pengajuan program pada tahun 2027, seluruh jajaran pengurus DPD PBB Provinsi Banten dituntut mempersiapkan rancangan program kerja yang matang, terstruktur, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga menjadikan DPD PBB Banten sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wartawan: Saud Maruntung Marbun
Media Suara Mabes, Selalu Memberikan Informasi Lugas, Tegas, dan Terpercaya.