MediaSuaraMabes | Aceh Timur – Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Media Suara Mabes Provinsi Aceh, Hanafiah, secara tegas menyoroti lemahnya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Ia menyayangkan lambatnya respons penanganan dari aparat penegak hukum terkait berbagai temuan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga instansi pemerintah daerah.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan utama adalah dugaan pungutan liar (pungli) terhadap dana bantuan bencana alam yang diperuntukkan bagi masyarakat korban musibah di Gampong Sematang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga terjadi pemotongan dana bantuan sebesar Rp1 juta per orang yang dilakukan oleh oknum aparatur gampong setempat.
Praktik pemotongan ini diduga turut melibatkan kerja sama dengan salah satu toko bangunan yang berlokasi di Simpang Tanjung, Julok.
“Bukti dugaan pungli pemotongan uang bantuan bencana untuk masyarakat musibah ini sudah sangat jelas, namun hingga saat ini sedikit pun tidak ada respons atau tindakan konkret dari aparat penegak hukum di Aceh Timur. Belum lagi dengan kasus-kasus dugaan korupsi lainnya yang sama sekali tidak tersentuh hukum. Ini patut dipertanyakan,” tegas Hanafiah.
Merespons lambatnya penanganan kasus di tingkat daerah, Kaperwil Media Suara Mabes Aceh secara terbuka mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh untuk turun tangan langsung. Hanafiah meminta Kapolda untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja seluruh Kepolisian Resor (Polres) di jajaran Provinsi Aceh, khususnya di Aceh Timur, guna memastikan jajaran kepolisian bertugas secara profesional dan responsif terhadap laporan masyarakat.
Lebih lanjut, Hanafiah menambahkan bahwa ketidakpastian penegakan hukum ini telah memicu krisis kepercayaan dan kekecewaan yang mendalam di tengah masyarakat.
“Masyarakat sudah sangat kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki kejelasan. Penegakan hukum saat ini terkesan hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas,” tutup Hanafiah.