MediaSuaraMabes | Sabang, Aceh – Pembangunan 789 unit fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sabang pada Tahun Anggaran 2024–2025 menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan belum lengkapnya sejumlah fasilitas pendukung, termasuk bio tank.
Kepala Biro Media Suara Mabes Kota Sabang, Soeharto, meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, transparan, dan profesional guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana anggaran biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku.
Sorotan ini mencuat setelah Media Kontras Aceh menerbitkan pemberitaan pada 20 Oktober 2026 berjudul “Proyek MCK Rp 3 Miliar di Bawah Dinas PUPR Sabang Disorot, Bio Tank Diduga Tak Dibangun”.
Dalam pemberitaan tersebut, fasilitas MCK di wilayah Gampong Jaboi dan Kenekai disebut menjadi keluhan warga karena diduga belum dilengkapi fasilitas pendukung sehingga belum dapat digunakan secara optimal. Informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan dan dokumen pekerjaan.
PUPR Sabang Sebut 789 Unit Dibangun pada 2024–2025
Kepala Dinas PUPR Kota Sabang, Luqman Nulhaqim, S.T., M.T., memberikan keterangan saat ditemui Soeharto di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026), sekitar pukul 11.15 WIB.
Luqman menjelaskan, pembangunan MCK untuk masyarakat Kota Sabang dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yakni 400 unit pada 2024 dan 389 unit pada 2025, sehingga totalnya mencapai 789 unit.
Menurut Luqman, anggaran pembangunan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan APBK Kota Sabang.
Ia juga menjelaskan bahwa nilai Rp15 juta per unit merupakan harga secara keseluruhan yang mencakup pembelian material, upah tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui mekanisme swakelola masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) gampong.
Terkait pelaksanaan pekerjaan, Luqman menyebut terdapat pendamping yang bertugas mendampingi proses pembangunan. Ia menyarankan agar wartawan menghubungi pendamping pekerjaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.