MediaSuaraMabes | Manggar, Beltim – Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, menekankan pentingnya integrasi antara penataan aset dan penataan akses dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses GTRA Belitung Timur di ruang rapat Bupati, ikut hadir Kajari Beltim, Kapolres Beltim, Kepala ATR/BPN, Asisten staf Ahli Bupati, Kepala OPD terkait, instansi fertikal, Camat, Kades dan undangan lainnya, Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, Kamarudin menjelaskan bahwa legalisasi atau kepastian hukum atas tanah semata tidaklah cukup untuk menyejahterakan warga. Menurutnya, penataan tanah harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi yang komprehensif.
”Karena itu, penataan aset dan penataan akses harus berjalan beriringan. Masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga perlu didukung dengan pelatihan, pendampingan, permodalan, penguatan kelembagaan, serta akses pemasaran,” ujar Kamarudin Muten.
Ia berharap seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria dapat memperkuat koordinasi dan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing agar setiap program berjalan tepat sasaran. Manfaat nyata dari program ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha produktif.
Lebih lanjut, Bupati Belitung Timur juga mendorong pembentukan Kampung Reforma Agraria sebagai langkah konkret dalam mengintegrasikan penataan tanah dengan pengembangan potensi ekonomi desa.
”Saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria bukan hanya diukur dari jumlah tanah yang berhasil ditata atau disertifikasi, tetapi juga dari peningkatan produktivitas, terbukanya peluang usaha, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Kamarudin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama guna mewujudkan visi pembangunan Belitung Timur yang nyaman dan berkemajuan. Ia juga berpesan agar setiap kendala di lapangan segera dikomunikasikan secara terbuka dan tidak hanya dipendam oleh masing-masing dinas, sehingga solusi dapat dicari bersama demi mencegah adanya masyarakat yang merasa dirugikan.(Ramli).
