JakartaBicara, Banyuasin,- Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) dan Perangkat Desa termasuk BPD se-Kabupaten Banyuasin hingga akhir Juni 2022 mengaku kelimpungan terkait macetnya pencairan dana tunjangan pendapatan pegawai (TPP) dan honor sebagai Perangkat Desa.
Seperti dalam pemberitaan di media ini pada beberapa waktu yang lalu terkait macetnya dana TPP yang diungkapkan oleh Hs ketika itu kini beliau menjumpai wartawan media ini agar dapat menayangkan lagi pemberitaan masalah yang sama.
Menurutnya, sebagai PNS golongan 2 dengan macetnya dana TPP itu sangat terasa sekali kehidupan ekonominya terganggu, sebab SK nya sudah di sekolah kan sebagai jaminan di Bank untuk menambah biaya ketika anak masuk sekolah 2 tahun lalu.
“Bener pak jika sampai awal bulan Juli 2022 ini dana itu masih belum juga dicairkan, utang di warung belum bisa dibayar, sedang setiap bulan sisa gaji kami itu dipotong langsung untuk pembayaran beras Rp 250 ribu belum potongan yang lainya, terkadang minus”, jelas Dia memilukan.
Masih kata Dia, bagi PNS yang golongan 3 – 4 sekalipun dana TPP itu tidak cair, gajinya masih lumayan besar, tapi kalau gaji golongan 2 ditambah potongan Bank dan beras saja sudah sangat terasa sekali, imbuhnya.
Sedihnya lagi lanjut Dia, untuk pengalaman sebelum dana TPP itu kalau golongan 2 di lingkungan Disdik di Banyuasin dulu banyak potongan, sehingga tidak utuh juga jumlahnya sesuai yang ada di SK, ungkapnya sekaligus menutup perbincanganya.
Terpisah, keluhan terkait penghasilan pekerja digaungkan para perangkat Desa, mereka yang mengaku tidak ada usaha lain dan fokus sebagai pengabdi didesanya sudah lebih dari 10 tahun. Honor didesanya tidak memakai sistem golongan seperti PNS, sesuai SK Kades semua honorer di Kantor Desa nilainya sama.
Perangkat Desa yang tidak mau disebut jati dirinya itu usai ngurus perubahan KK, karena menambah anak di Disduk Capil Banyuasin menjelaskan bahwa honornya itu mulai macet-macet masuk tahun anggaran 2022 ini.
Akibatnya bon di warung numpuk, andai awal bulan Juli ini masih belum diterimanya alamat gadaikan rumah untuk bayar utang belanjaan di warung, celoteh ibu dua anak itu seraya menambahkan harga kebutuhan pokok jelang lebaran sudah melambung, sedang honornya macet dan berharap keluhan ini juga didengar para DPR baik di Kabupaten, Provinsi maupun yang ada di Jakarta.
Seandainya ada pekerjaan lain saja mungkin kami nutup Kantor lebih awal, tapi tugasnya didesanya juga padat, kasihan dengan Kades dan Sekdes, sedang Sekdes juga sebenarnya sudah sering ngeluh dengan macetnya honor itu, terang ibu sembari berpamitan pulang wilayah Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
Sementara tidak kalah viralnya di Kabupaten Banyuasin terkait masalah keuangan macet yang saat ini juga dikeluhkan para awak media yang medianya ada bekerjasama dengan Pemkab Banyuasin mengenai dana publikasi media dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Diskominfo pun macet.
Informasi dari Kabid Diskominfo Banyuasin Andi Wijaya ketika itu saat mendampingi Kadisnya Noffaredy, dikatakanya yang menjadi kendala di Kominfo terkait dana publikasi itu dari keuangan daerah (DPPKAD) yang jadi penyebabnya, sehingga kas Dinas kamipun kosong, jelas beliau seraya mengatakan semua tenaga honor dikantornya pun juga masih tertunda.(yok)