MediaSuaraMabes | Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan menerima audiensi Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal strategis terkait penguatan pertahanan wilayah kepulauan serta pembangunan infrastruktur pendukung di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara.
Nias Barat dinilai memiliki posisi strategis karena berada di wilayah yang menghadap Samudra Hindia. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penguatan sistem pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyampaikan kesiapan menyediakan lahan seluas 30 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas TNI. Selain penyediaan lahan, Pemkab Nias Barat juga mengusulkan dukungan terhadap kebutuhan infrastruktur dasar, antara lain akses jalan, ketersediaan air bersih, dan jaringan kelistrikan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang keberadaan dan operasional satuan TNI sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Nias Barat.
Wamenhan Donny Ermawan Taufanto mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat terhadap penguatan pertahanan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, keberadaan Yonif TP di daerah diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta ikut mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain membahas aspek pertahanan dan infrastruktur, Wamenhan juga mendorong generasi muda Nias Barat untuk mengambil bagian dalam pengabdian kepada negara, baik melalui jalur TNI maupun pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI.
Berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Nias Barat selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Pertahanan RI untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan pertahanan nasional.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pertahanan, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki nilai strategis bagi pertahanan Indonesia.