MediaSuaraMabes | Pontianak, Kalbar — Satgas Edukasi PKDN Serdik Sespimti Dikreg ke-36 T.A. 2026 melakukan pendalaman data dan koordinasi terkait kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (14/9/2026), dan diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama sejumlah jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalbar.
Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKDN) yang dilaksanakan Satgas Edukasi untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kebijakan dan langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan Karhutla.
Dalam pendalaman tersebut, Satgas Edukasi menggali berbagai informasi, mulai dari pemetaan wilayah yang memiliki potensi rawan Karhutla, kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, dukungan sumber daya, hingga pola koordinasi dan sinergi antarinstansi.
Selain membahas kebijakan yang telah berjalan, pertemuan juga diisi dengan diskusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam merumuskan langkah strategis yang dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Karhutla di Kalimantan Barat.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Satgas Edukasi untuk memperoleh informasi secara langsung dari pemerintah daerah mengenai upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.
“Pendalaman ini dilakukan untuk melengkapi data dan temuan selama rangkaian kegiatan PKDN, sekaligus menggali kebijakan serta langkah strategis Pemprov Kalbar dalam memperkuat pencegahan dan penanganan Karhutla,” ujar Bambang.
Menurutnya, informasi yang diperoleh dari hasil koordinasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan analisis Satgas Edukasi dalam menyusun rekomendasi strategis.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan upaya pengendalian Karhutla, khususnya melalui peningkatan koordinasi, kesiapsiagaan, pemanfaatan sumber daya, serta keterpaduan langkah antarinstansi.
“Melalui koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah serta instansi terkait, diharapkan upaya pengendalian Karhutla dapat terus diperkuat secara terpadu dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman Karhutla. Langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan secara bersama diharapkan mampu meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat.