MediaSuaraMabes | Bandung Barat — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPW GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut hasil kesepakatan dalam audiensi yang sebelumnya telah dilakukan bersama DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Pasalnya, sejumlah poin yang menjadi bahan pembahasan dalam audiensi tersebut dinilai perlu mendapatkan kejelasan dan tindak lanjut nyata dari pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Sudirman Ketua DPW GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat menegaskan bahwa audiensi dengan lembaga legislatif bukan sekadar kegiatan seremonial atau pertemuan tanpa tindak lanjut. Menurutnya, setiap kesepakatan maupun rekomendasi yang muncul dalam forum resmi harus memiliki kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, langkah apa yang telah dilakukan, serta sejauh mana progresnya.
«“Kami mempertanyakan hasil audiensi tersebut. Setelah kesepakatan dibuat, sejauh mana DPRD menindaklanjutinya kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat? Dan yang paling penting, apa tindakan konkret Bupati Bandung Barat sampai saat ini?”»
LSM GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat meminta agar DPRD Kabupaten Bandung Barat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksekutif setelah audiensi berlangsung.
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aspirasi yang telah disampaikan melalui forum resmi tidak berhenti hanya pada berita acara, notulen, atau janji tindak lanjut.
MANA TINDAKAN KONKRET PEMKAB BANDUNG BARAT?
Sorotan juga diarahkan kepada Bupati Bandung Barat. LSM GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat mempertanyakan langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari persoalan yang dibahas dalam audiensi.
Pihaknya meminta pemerintah daerah menjelaskan secara transparan:
1. Apakah hasil audiensi tersebut sudah disampaikan secara resmi kepada Bupati Bandung Barat?
2. Apa instruksi atau kebijakan Bupati setelah menerima hasil audiensi tersebut?
3. OPD mana saja yang telah ditugaskan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut?
4. Sejauh mana progres tindak lanjutnya sampai saat ini?
5. Apa kendala yang menyebabkan apabila terdapat poin kesepakatan yang belum terealisasi?
6. Kapan masyarakat dapat melihat hasil nyata dari tindak lanjut tersebut?
LSM tersebut menilai transparansi menjadi hal penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
JANGAN SAMPAI ASPIRASI MASYARAKAT HANYA BERHENTI DI MEJA AUDIENSI
Menurut DPW GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat, fungsi DPRD bukan hanya menerima aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan aspirasi tersebut dikawal melalui fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Karena itu, pihaknya meminta DPRD KBB tidak tinggal diam apabila memang terdapat kesepakatan yang harus ditindaklanjuti oleh eksekutif.
“Kami ingin melihat bukti, bukan hanya pernyataan. Kalau memang sudah ditindaklanjuti, sampaikan kepada publik apa yang sudah dilakukan. Kalau belum, jelaskan apa kendalanya. Masyarakat berhak mengetahui,” tegasnya.
LSM GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat juga menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta adanya kejelasan dari pihak-pihak terkait.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN DPRD DAN BUPATI
Kini publik menunggu jawaban konkret dari DPRD Kabupaten Bandung Barat maupun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Bupati Bandung Barat.
Apakah hasil audiensi tersebut benar-benar telah ditindaklanjuti?
Ataukah masih sebatas kesepakatan di atas kertas?
Pertanyaan tersebut yang kini harus dijawab secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
LSM DPW GARDA PATRIOT BERSATU Jawa Barat menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal setiap perkembangan persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tidak mencari kegaduhan. Kami hanya meminta kejelasan, keterbukaan, dan tindakan nyata. Kalau sudah dilakukan, tunjukkan hasilnya. Kalau belum, segera tindak lanjuti,” pungkasnya.
*jurnalis msm