MediaSuaraMabes | Aceh Timur – Kaperwil Media Suara Mabes (MSM) Wilayah Aceh, Hanafiah, mempertanyakan transparansi pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting yang dikelola Koperasi di Desa Buket Makmu, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.
Hanafiah meminta Ketua Koperasi, Asnawi yang dikenal dengan sapaan Toke Wi, memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan lahan, penyaluran bibit, pupuk, serta bantuan sarana dan prasarana perkebunan yang menjadi bagian dari program tersebut.
Menurut Hanafiah, sejumlah warga yang ditemui di lapangan menyampaikan adanya pertanyaan mengenai realisasi manfaat program replanting, khususnya terkait pembagian lahan dan penyaluran bantuan kepada anggota koperasi.
Namun, informasi dan keterangan warga tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut melalui dokumen resmi maupun klarifikasi dari pihak pengurus koperasi.
“Ini program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Masyarakat, khususnya anggota koperasi, berhak mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan dan penyaluran manfaatnya. Jangan sampai muncul ketidakjelasan yang merugikan anggota,” tegas Hanafiah.
Empat Pertanyaan yang Memerlukan Klarifikasi Pengurus Koperasi
Untuk mendorong transparansi dan keterbukaan informasi, Hanafiah menyampaikan empat pertanyaan penting yang ditujukan kepada Asnawi alias Toke Wi.
1. Berapa luas lahan yang diterima setiap anggota koperasi?
Hanafiah meminta penjelasan mengenai total luas lahan replanting di Desa Buket Makmu, luas lahan yang dialokasikan kepada masing-masing anggota, serta siapa saja yang tercatat sebagai penerima manfaat.
2. Berapa jumlah bibit sawit yang telah disalurkan?
Pengurus koperasi diminta menjelaskan jumlah bibit kelapa sawit yang diterima dan dibagikan kepada anggota, termasuk daftar penerima serta bukti berita acara serah terima.
3. Berapa jumlah pupuk yang telah disalurkan kepada anggota?
Hanafiah juga meminta rincian mengenai jenis, jumlah, waktu penyaluran, dan bukti penerimaan pupuk yang menjadi bagian dari program replanting tersebut.
4. Apa saja obat-obatan dan perlengkapan perkebunan yang diberikan?
Penjelasan juga diperlukan terkait jenis dan jumlah obat-obatan pertanian, alat penyemprot, cangkul, parang, maupun perlengkapan lainnya yang telah disalurkan kepada anggota koperasi.
“Empat hal ini harus dijelaskan secara terbuka dan disertai bukti administrasi. Kalau memang seluruh program sudah berjalan sesuai ketentuan, silakan tunjukkan data dan dokumennya kepada anggota maupun masyarakat,” ujar Hanafiah.
Minta Dinas Perkebunan Buka Data
Hanafiah juga meminta Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program replanting di Desa Buket Makmu.
Informasi yang diminta meliputi luas lahan yang masuk dalam program, jumlah anggota atau pekebun penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, serta perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, keterbukaan data dari instansi terkait penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum, baik Polres Aceh Timur maupun Kejaksaan Negeri Aceh Timur, untuk melakukan penelaahan atau klarifikasi apabila terdapat laporan dan bukti awal yang mengindikasikan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Namun, jika terdapat indikasi penyimpangan yang didukung bukti, persoalan ini perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang sesuai ketentuan hukum,” tambahnya.
MSM Minta Klarifikasi dan Kawal Persoalan
Media Suara Mabes Wilayah Aceh menegaskan akan terus melakukan penelusuran jurnalistik terhadap persoalan tersebut dengan mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya kepada Asnawi alias Toke Wi selaku Ketua Koperasi untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas pertanyaan maupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Demikian pula kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Timur dan pihak-pihak terkait lainnya, agar dapat memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen resmi.
Media Suara Mabes menegaskan bahwa dugaan penyimpangan yang disampaikan dalam pemberitaan ini belum merupakan kesimpulan hukum dan tidak dapat dimaknai sebagai pernyataan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana.
Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar program replanting benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan anggota koperasi yang berhak menerimanya.
MediaSuaraMabes – Lugas, Tegas & Terpercaya.