MediaSuaraMabes | Aceh Besar – Kaperwil Media Suara Mabes (MSM) Aceh, Hanafiah, mempertanyakan pengelolaan anggaran belanja peralatan listrik senilai Rp8,592 miliar yang disebut dikelola Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar melalui mekanisme swakelola.
Sorotan tersebut muncul karena terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian antara nama paket kegiatan, jenis belanja, dan tugas serta fungsi utama Dinas Pangan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pangan.
Menurut Hanafiah, tugas utama Dinas Pangan berkaitan dengan pengelolaan ketahanan pangan, pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan pangan, keamanan pangan, serta sosialisasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan Dinas Pangan ditunjuk sebagai pengelola anggaran peralatan listrik tersebut.
“Ini yang kami soroti. Jangan sampai perangkat daerah mengelola kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum, perencanaan, serta pertanggungjawabannya kepada publik,” tegas Hanafiah.
Empat Hal yang Dipertanyakan MSM Aceh
Hanafiah menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab oleh pemerintah daerah.
Pertama, apa alasan Dinas Pangan ditetapkan sebagai pengelola belanja peralatan listrik senilai Rp8,592 miliar? Apakah kegiatan tersebut memang termasuk dalam kewenangan dan tugas perangkat daerah yang bersangkutan?
Kedua, apa dasar hukum penunjukan Dinas Pangan sebagai pengelola kegiatan? Hanafiah meminta pemerintah membuka dokumen perencanaan, keputusan penugasan apabila ada, serta Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Ketiga, untuk apa peralatan listrik tersebut digunakan? Publik perlu mengetahui lokasi pekerjaan, spesifikasi barang, jumlah titik pemasangan, volume pengadaan, serta pihak atau instansi penerima manfaat.
Keempat, siapa pelaksana kegiatan swakelola dan bagaimana mekanisme penggunaan serta pertanggungjawaban anggarannya? Menurut Hanafiah, seluruh tahapan harus transparan dan memiliki keluaran pekerjaan yang dapat diperiksa.
Minta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Melakukan Pemeriksaan
MSM Aceh menilai persoalan ini perlu dijelaskan berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan, kewenangan perangkat daerah, dokumen perencanaan, serta mekanisme pelaksanaan swakelola perlu diperiksa secara menyeluruh.
Hanafiah meminta Bupati Aceh Besar memberikan klarifikasi mengenai dasar penunjukan Dinas Pangan sebagai pengelola kegiatan tersebut.
Ia juga mendesak Kepala Dinas Pangan membuka informasi mengenai tujuan, lokasi, spesifikasi, penerima manfaat, dan pelaksana kegiatan.
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Aceh Besar diminta melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan paket tersebut.
Hanafiah juga meminta Polres Aceh Besar dan Kejaksaan Negeri Jantho menelaah informasi serta dokumen terkait apabila terdapat indikasi awal dugaan penyimpangan yang memenuhi dasar pemeriksaan hukum.
“Jangan sampai Dinas Pangan yang seharusnya fokus mengurus kebutuhan pangan masyarakat justru menjadi sorotan karena pengelolaan anggaran peralatan listrik miliaran rupiah tanpa penjelasan yang memadai. Kami meminta seluruh pihak terkait terbuka kepada publik,” ujarnya.
MSM Akan Mengawal Transparansi Anggaran
Hanafiah menegaskan, sorotan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, nilai anggaran yang mencapai Rp8,592 miliar dan pertanyaan mengenai kesesuaian tugas perangkat daerah dinilai layak mendapatkan penjelasan serta pemeriksaan secara objektif.
Media Suara Mabes akan berupaya mengawal persoalan ini melalui penelusuran dokumen, konfirmasi kepada pihak terkait, serta pemantauan tindak lanjut dari instansi berwenang.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dinas Pangan terkait dasar penunjukan serta rincian paket tersebut masih perlu dimintakan konfirmasi.
