MediaSuaraMabes | Aceh – Pernyataan keras kembali dilontarkan mantan kombatan terkait kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Sorotan kali ini tertuju pada kesibukan BRA dalam urusan pengadaan barang, sementara pendataan konflik dinilai terbengkalai.
Ini semua terjadi karena kesalahan dari pemerintah pusat, membiarkan ini terjadi, Tegas masyarakat Aceh, Masyarakat Aceh menaruh kecurigaan kepada pemerintah pusat, begitu banyak nya anggaran yang di berikan ke pada propinsi Aceh.sampai saat ini pemerintah pusat tidak ada sedikit pun bertindak.
Masyarakat Aceh Menduga ada permainan antara pejabat pusat dengan pejabat di Aceh tegas nya masyarakat korban konflik.
Makanya masyarakat Aceh tidak percaya lagi kepada pemerintah pusat.
KPK turun ke propinsi Aceh, Bukan untuk mengaudit anggaran hasil korupsi pejabat di Aceh,KPK turun ke propinsi Aceh hanya silaturahmi dengan para pejabat Aceh,/ melancong/ menghabiskan anggaran aja, Tegas masyarakat korban konflik,
Kami rakyat Aceh sudah cukup menderita dan kecewa kepada pemerintah pusat, sampai kapan pun kami tidak percaya lagi pada Pihak Pemerintah pusat,
Kalau tidak ada kong kalikong kenapa korupsi terjadi dimana-mana ungkap masyarakat korban konflik,
“BRA kasibuk pengadaan barang, ken data konflik le” — kalimat ini menjadi cerminan kekecewaan masyarakat dan mantan kombatan terhadap fokus kerja lembaga yang dibentuk pasca MoU Helsinki tersebut.
Menurut pantauan di lapangan, proses pengadaan kendaraan bermotor dan barang lainnya di lingkungan BRA terus menjadi sorotan publik. Sementara itu, data korban konflik dan proses reintegrasi yang seharusnya menjadi tugas utama BRA justru dinilai jalan di tempat.
Masyarakat menilai, seharusnya BRA lebih mengutamakan penyelesaian data konflik, verifikasi korban, dan penyaluran hak-hak reintegrasi, dibandingkan sibuk dengan pengadaan barang yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk membantu korban konflik, justru lebih sibuk urus barang daripada urus manusia,” ujar salah seorang warga.
Media Suara Mabes Aceh mendesak BRA dan Pemerintah Aceh untuk segera melakukan pembenahan. Prioritaskan data dan kesejahteraan korban konflik, bukan hanya urusan pengadaan tutup.
Redaksi : Hanafiah