Jakarta Bicara – MSM Group Daerah Pemdes dan Warga Jangkar Asam Tolak Skema Sewa Lahan Bank Tanah Rp120 Juta per Hektare, Kajari Soroti Transaksional Lahan

Pemdes dan Warga Jangkar Asam Tolak Skema Sewa Lahan Bank Tanah Rp120 Juta per Hektare, Kajari Soroti Transaksional Lahan

​MediaSuaraMabes | Manggar — Pemerintah Desa bersama masyarakat Jangkar Asam, Kabupaten Belitung Timur, secara tegas menyatakan keberatan dan menolak kebijakan Badan Bank Tanah yang menetapkan tarif sewa maupun jual beli lahan di wilayah mereka. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Desa Jangkar Asam, Fahrizal, dalam forum pertemuan bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

​Permasalahan ini bermula dari terbitnya sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) milik Bank Tanah di kawasan Desa Jangkar Asam. Fahrizal mengungkapkan bahwa pada awal sosialisasi beberapa tahun lalu, warga dijanjikan bahwa lahan tersebut akan didistribusikan untuk dikelola langsung oleh masyarakat.

​”Dulu saat awal sosialisasi, dijanjikannya lahan itu untuk kesejahteraan masyarakat dan dikelola langsung oleh warga. Namun, kenyataannya setelah sertifikat HPL terbit, kami justru dihadapkan pada skema kerja sama yang mewajibkan warga menyewa atau membeli tanah yang selama ini sudah lama kami garap dan usahakan sendiri,” ujar Fahrizal saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

​Pihak desa dan warga menilai tarif yang dipatok oleh Bank Tanah sangat memberatkan perekonomian masyarakat lokal. Tarif tersebut berkisar antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per meter persegi, yang jika diakumulasikan mencapai sekitar Rp120 juta per hektare.

​Selain persoalan tarif yang dinilai tidak masuk akal, Pemerintah Desa Jangkar Asam juga menyoroti ketiadaan petunjuk teknis (juknis) serta kejelasan alas hak yang mendasari skema kerja sama tersebut. Fahrizal menegaskan bahwa pihaknya tidak serta-merta menolak aturan negara, asalkan perhitungannya logis dan berpihak kepada rakyat.

​”Kami sebenarnya bersedia mengikuti aturan yang berlaku, misalnya jika perhitungannya didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tapi kalau skemanya seperti sekarang, tanpa transparansi dan aturan main yang jelas, tentu kami bersama warga dengan tegas menolak,” tambahnya.

​Dalam forum GTRA tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Timur sempat mempertanyakan dasar hukum yang digunakan pihak Bank Tanah dalam mematok nominal tarif serta melakukan transaksi jual beli lahan di wilayah tersebut. Sayangnya, perwakilan Bank Tanah dikabarkan tidak mampu memberikan jawaban yang substansial dan memilih menyerahkan penyelesaian serta hasil verifikasi sengketa lahan kepada tim GTRA.

​Menanggapi polemik ini, Pemerintah Desa Jangkar Asam berharap tim GTRA dapat segera turun tangan secara objektif untuk menuntaskan konflik agraria ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat setempat. (Ramli Arbaie).

0 Likes

Author: admin