MediaSuaraMabes | Bekasi — Para guru bersama Kepala SDN 02 Setiamulya menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan proses penerbitan ijazah bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025/2026.
Proses tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan memperhatikan kelengkapan administrasi serta ketentuan yang berlaku. Langkah cepat ini diharapkan dapat membantu memastikan dokumen kelulusan siswa dapat diproses dengan tertib dan tepat waktu.
Kepala SDN 02 Setiamulya bersama jajaran guru terus melakukan koordinasi dan pengecekan terhadap berbagai kebutuhan administrasi yang berkaitan dengan penerbitan ijazah.
Upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab sekolah dalam memberikan pelayanan administrasi pendidikan kepada para siswa dan orang tua atau wali murid.
Dengan adanya kerja sama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua, proses administrasi penerbitan ijazah diharapkan dapat berjalan lancar sesuai prosedur.
Para guru bersama Kepala SDN 02 Setiamulya bergerak cepat menyelesaikan proses administrasi penerbitan ijazah bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2025/2026.
Proses penerbitan ijazah dilakukan melalui koordinasi dan pengecekan kelengkapan administrasi agar seluruh tahapan dapat berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala SDN 02 Setiamulya, Acep Saripudin, S.Pd., mengatakan bahwa pihak sekolah bersama para guru berupaya menyelesaikan proses penerbitan ijazah dengan cepat dan tertib.
«“Kami bersama para guru berupaya menyelesaikan proses penerbitan ijazah tahun ajaran 2025/2026 dengan sebaik-baiknya. Kami melakukan pengecekan dan melengkapi administrasi yang diperlukan agar prosesnya dapat berjalan lancar sesuai ketentuan,” ujar Acep Saripudin, S.Pd.»
Menurutnya, penyelesaian administrasi ijazah merupakan bagian dari pelayanan sekolah kepada peserta didik dan orang tua atau wali murid.
Pihak sekolah berharap proses penerbitan ijazah dapat berjalan lancar sehingga dokumen kelulusan dapat diterima sesuai dengan mekanisme dan ketentuan administrasi pendidikan yang berlaku.