MediaSuaraMabes | Aceh — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Aceh segera menyerahkan data terkait pengelolaan anggaran Tahun 2025–2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemetaan serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Data yang diminta antara lain berkaitan dengan dana hibah, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta komponen belanja daerah lainnya.
Permintaan tersebut mendapat perhatian masyarakat Aceh yang selama ini mendorong adanya transparansi dan pengawasan lebih kuat terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah pihak berharap data anggaran yang disampaikan kepada KPK dapat menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh, sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai dengan ketentuan, memiliki manfaat bagi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Media Suara Mabes Aceh mendukung langkah pengawasan dan pencegahan yang dilakukan KPK. Transparansi anggaran dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan sesuai peruntukan dan untuk kepentingan masyarakat.
Media Suara Mabes juga mendorong seluruh Pemda di Aceh untuk memberikan data yang diminta secara lengkap dan sesuai ketentuan. Selanjutnya, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Prinsipnya, pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, dan bebas dari kepentingan yang dapat merugikan masyarakat.
Masyarakat Aceh kini menunggu tindak lanjut dari proses tersebut serta berharap pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara objektif dan terbuka.